Senin, 17 Maret 2014

ANGGARAN PENGAMANAN PEMILU 2014



Saat ini sudah hari kedua pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu 2014, namun anggaran pengamanannya masih belum diturun dari Negara, dikarenakan baru hari ini suratnya turun dari Dirjen Anggaran (DJA) dan masih menunggu notifikasi dari KPPN untuk revisi kedua anggaran pengamanan pemilu.

Dalam proses binteknis dijajaran polres masih banyak ditemui kendala penggunaan anggaran pemilu dikarenakan ketidaktahuan, ketakutan, ketidakperdulian penggunaan anggaran di satwil jajaran. Kemungkinan juga dialami oleh rekan-rekan satwil jajaran ditempat lainnya.

Kamis, 13 Maret 2014

ANGGARAN PENGAMANAN PEMILU 2014 : Jenis dan penggunaannya

Tahun 2014, tahun politik yang kesekian kalinya berlangsung dinegara Indonesia sejak kemerdekaan negara diproklamirkan. Dari segudang permasalahannya, penganggaran proses berjalannya pemilu menjadi permasalahan yang rumit bila tidak mengerti.

Polri dibantu dengan TNI yang dipercaya untuk mengamankan jalannya proses pemilu bertanggung jawab atas keberlangsungan proses demokrasi ini. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, tahun ini Polri mengajukan anggaran yang sudah dirancang setahun sebelumnya. Jumlah anggaran yang diajukan ke negara sebesar 3,5 Trilyun, namun yang disetujui oleh negara untuk anggaran pengamanan pemilu 2014 sebesar 1 Trilyun.

Rabu, 26 Februari 2014

UNDANG-UNDANG TENTANG DESA : MAMPUKAH BHABINKAMTIBMAS MENGAWALNYA?



Latar Belakang

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dalam konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang ini, setiap desa di seluruh Indonesia akan menerima alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari belanja pusat. Total dana yang dialokasikan tersebut mencapai 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika dana yang tersedia adalah Rp. 104,6 triliun dan dibagi untuk kurang lebih 72 ribu desa yang ada di seluruh Indonesia, maka setiap desa akan menerima Rp. 1,4 miliar setiap tahunnya. Tentu saja penerimaan setiap desa akan berbeda, sesuai kondisi geografis, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan parameter lainnya.

PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN POLDA KALBAR



PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI UNTUK MEMENUHI
TUNTUTAN REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN POLDA KALBAR


Latar Belakang

Saat ini Polri berada pada tahapan yang kritis dalam Rencana Jangka Panjang Polri yang telah ditetapkan dan diprogramkan secara sistematis (2005-2025), dimana saat ini tahapan yang akan dijalani adalah tahapan yang menuntut pelayanan publik yang prima sebagai pelayan publik. Keberadaan Polri masih dinilai negatif citranya dimata masyarakat, menuntut adanya perubahan yang mendasar sebagai jawaban dari reformasi birokrasi dalam tubuh organisasi Polri.

Polda Kalimantan Barat (Polda Kalbar) dan jajarannya merupakan bagian dari Polri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi Polri yang merupakan tindak lanjut dari  Grand Strategi Polri (2005-2025) yang terbagi menjadi 3  (tiga) tahapan, yaitu : Tahap I 2005-2009 (Tahap Trust Building), Tahap II 2010-2014 (Tahap Parnership Building) dan Tahap III 2015-2025 (Tahap Strive for Excellence).[1]

Jumat, 14 Februari 2014

PROSES SELEKSI IKU



Proses  seleksi   dan  penetapan  IKU  secara  sederhana  dapat  digambarkan  sebagai berikut :

1.       Kaji ulang tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini tujuan dan sasaran organisasi harus dirumuskan dengan jelas, tidak  bias dan tidak melenceng  dari dari  tugas pokok dan fungsi organisasi.
2.       Definisikan indikator untuk mencapai suatu  tujuan dan  sasaran. Indikator yang disusun harus mencerminkan  pencapaian sasaran, sehingga indikator yang ditetapkan mampu menjadi  critical  success  factors  atau  berbagai  faktor  yang  dianggap  penting  bagi keberhasilan organisasi dimasa yang akan datang.
3.       Identifikasi  target  untuk  masing-masing  capaian  sesuai  dengan  kemampuan sumberdaya organisasi.
4.       Rencanakan metode yang digunakan untuk menentukan apakah indikator telah tercapai sasaran.

KEBIJAKAN POLRI

Perumusan Kebijakan Polri harus relevan (demand driven) terhadap kebutuhan riil masyarakat dan bangsa yang terwakili pada 3 sektor yaitu Perlindungan dan Pengayoman Masyarakat, Pelayanan Masyarakat dan Penegakkan Hukum; baik untuk sisi aparat pemerintahan maupun publik service dari aspek kelembagaan, sumber daya dan pendayagunaan ilmu pengetahuan. Hal ini bertujuan agar Polri mampu memberi solusi dan menyelesaikan masalah masyarakat dan bangsa.